Pp nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah pdf

Pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan definisi pajak daerah pp nomor 65 tahun 2001 iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai. Informasi lengkap tentang pemilihan kepala desa yang baru, silahkan donwload peraturan menteri dalam negeri permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699. Ketentuan di atas ditindak lanjuti dengan ketentuan pasal 80 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah yang menyatakan bahwa dalam hal perda tentang pajak daerah bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menteri dalam negeri dengan pertimbangan menteri. Undangundang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 41, tambahan lembaran negara nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 34 tahun 2000 lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 246, tambahan lembaran negara nomor 4048. Makalah pembentukan perda peraturan daerah berbagi. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001, tentang pajak daerah lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah lembaran negara tahun 2001 nomor 118.

Peraturan menteri terkait dengan rekomendasi menkeu. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 118, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 48. Negara republik indonesia tahun 1974 nomor 65, tambahan lembaran negara nomor 3046. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 pusat data. Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor, tambahan lembaran negara nomor 5049. Daerah dan retribusi daerah, pajak penerangan jalan merupakan kewenangan daerah. Undangundang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air lembaran. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran. Pp nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 118, tambahan lembaran negara republik indonesia.

Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan. Menu rk a tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan hargajasa. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Undangundang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan lembaran negara republik indonesia tahun 1985. Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun. Menyelesaikan masalah pungutan pajak retribusi daerah. Pelaksanaan undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara tahun 1983 nomor 6, tambahan lembaran negara nomor 3258. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah umum dengan ditetapkannya undangundang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk. Ketentuan di atas ditindak lanjuti dengan ketentuan pasal 80 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah yang menyatakan bahwa dalam hal perda tentang pajak daerah bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menteri dalam negeri dengan pertimbangan menteri membatalkan. Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah download pdf. Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan daerah kota bekasi nomor 6 tahun 2000 tentang tata cara dan teknik penyusunan raperda lembaran daerah tahun 2000 nomor 6 seri e. Peranan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 119, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 49. Nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah provinsi kalimantan selatan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan selatan, menimbang. Presiden republik indonesia 15 kebijakan program tindakan keluaran sasaran waktu penanggungjawab retribusi daerah.

Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah lembaran negara tahun 2001 nomor 119, tambahan lembaran negara nomor 49. Nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah presiden republik indonesia, menimbang. Bahwa penyelenggaraan kewenangan, daerah otonomi berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan peraturan.

Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah lembaran negara republic indonesia tahun 2001 nomor 118, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 48. Tahun 1956 nomor 65, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1106. Undangundang nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah pendukungnya yaitu pp nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan pp nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang di pungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupatenkota. Jenisjenis pendapatan asli daerah berdasarkan uu dan pp tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11. Pp nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 210, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4028. Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Pajak kendaraan bermotor pkb dipungut atas kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah lembaran negara republik indonesia. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 90, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4416 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2005 tentang. Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil download pdf.

Pasal 160 ayat 6, pasal 162 ayat 4 undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah tentang dana perimbangan. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam undangundang no. Peraturan daerah kabupaten kebumen nomor 4 tahun 2009 abstrak. Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2001. Menyelesaikan masalah pungutan pajak peraturan menteri terkait dengan rekomendasi menkeu. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah presiden republik indonesia, menimbang. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 pp nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, retribusi pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten b. Ditetapkan september 2001 berlaku september 2001 status hanya untuk pelanggan. Perubahan pp nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan download pdf. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 pajak daerah ditetapkan september 2001 berlaku september 2001 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Pajak televisi perda kabupaten garut nomor 27 tahun 2001 1998 peraturan daerah tentang pajak televisi abstrak.

Permendagri no 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa. Hal ini teraplikasi dari dana bagi hasil antara pusat dan daerah melalui. Dengan diberlakukannya otonomi daerah porsi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur untuk lebih menghasilkan formulasi yang menguntungkan bagi daerah. Perubahan pp nomor 148 tahun 2000 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerahdaerah tertentu. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3. Peraturan daerah kabupatenkota yang mengatur tentang pajak reklame. Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undangundang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Keputusan menteri dalam negeri nomor 170 tahun 1997 tentang tata cara pemungutan pajak daerah. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lembaran negara republik.